Liberalisme Pendidikan


Oleh: Luluk D. Kumalasari

Luluk Dwi Kumalasari

Membicarakan tentang pendidikan memang tidak akan ada habisnya. Karena pendidikan mempunyai banyak definisi sepanjang waktu dan sepanjang banyaknya orang. Setiap definisi menunjukkan pandangan individu dalam lapangan pengetahuannya masing-masing.

Bagi bangsa yang ingin maju dengan konsep peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu seperti Indonesia, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Sama halnya dengan  manusia seutuhnya yang secara jasmaniah memerlukan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Bahkan dalam institusi yang terkecil seperti keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama sebagai tonggak atau tiang bagi seorang anak yang diberikan orang tuanya untuk menjalani kehidupan, dengan penentuan kelak dia akan berhasil, disamping dukungan pendidikan formal yang dicapai di luar keluarga.

Pendidikan adalah tolak ukur utama untuk melihat kesiapan suatu bangsa dalam percaturan global. Maju tidaknya pendidikan dalam suatu masyarakat sangat menentukan sektor-sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk kesjahteraan sosial dan ekonomi. Malaysia, Korea Selatan, China dan akhir-akhir ini India, perlahan-lahan mulai mendobrak tingkat kemajuan yang signifikan bahkan mampu menjadi kantong-kantong kebangkitan bagi masyarakat Asia yang tidak kalah bersaing dengan negara-negara maju di Barat.

Kenyataan yang terjadi di negara-negara tetangga itu tidak bisa dilepaskan dari keseriusan pemerintah yang bersangkutan dalam mengelola pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya. Mereka percaya bahwa pendidikan merupakan bagian penting untuk memelihara dan memajukan peradaban. Sebab, kebudayaan di mana di dalamnya tercakup peradaban, akan hidup dan bergerak secara dinamis jika struktur dan sistem kehidupan bermasyarakat berjalan seiring dengan proses yang disebut pendidikan. Oleh sebab itulah, bangsa-bangsa yang sudah maju sekalipun tidak bisa mengabaikan pendidikan. Negara kaya seperti Jermanpun, pemerintahnya masih bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan bagi warganya.

Melalui pendidikan, kemandirian masyarakat sebagai prasyarat terbangunnya civil society dapat terwujud. Civil society adalah masyarakat yang mempunyai daya tawar dalam perumusan kebijakan tata pemerintahan (governance). Masyarakat semacam ini harus didukung dengan kesiapan sumber daya manusia yang cukup yang dimulai dari kualitas individu-individunya. Kebebasan berpolitik, beserikat dan mengeluarkan pendapat, persamaan perlakukan di depan hukum merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan demokratis. Otonomi individu dan supremasi hukum yang dikembangkan dalam masyarakat demokratis — yang bisa diidentikkan dengan civil society, akan menopang terwujudnya keadilan di masyarakat.

Masalahnya kemudian adalah kita tidak bisa menutup mata bahwa liberalisme sebagai ideologi yang dominan dalam kehidupan sosial ekonomi dunia saat ini sangat mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat di setiap negara baik secara internasional, regional maupun nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan dunia pendidikan tidak bisa terlepas sepenuhnya dari ideologi dominan itu.

Lihat saja misalnya, apa yang disebut kemajuan nampaknya sudah identik dengan kemajuan material, meskipun dibungkus dengan jargon-jargon abstrak yang dianggap rasional seperti hak asasi manusia, demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya.

 Terhadap dunia pendidikan, kecenderungan materialistis ini kemudian menyebabkan penyempitan makna terhadap pendidikan itu sendiri. Anak-anak didik kita dituntut untuk bersaing menciptakan sarana-sarana yang bisa memanjakan “cita-cita individual atas kesenangan dan kebahagiaan duniawi” ala liberalisme. Lembaga pendidikan akan dianggap maju jika mampu mengarahkan visi dan misi pendidikannya ke arah itu. Maraknya sekolah-sekolah kejuruan menjadi ciri bagi tingkat kemajuan pendidikan dalam suatu masyarakat. Fenomena seperti ini bukan keliru, karena lembaga pendidikan juga sudah seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Akan tetapi, lembaga pendidikan juga harus mampu menjadi penyeimbang bagi laju zaman, sehingga posisinya tidak sekedar menjadi pelayan zaman yang nota bene sudah dikuasai oleh suatu sistem kapitalisme global berbasiskan liberalisme pasar.

Pendidikan harus mampu menciptakan standarnya sendiri dengan tetap berpegang pada prinsip keilmuan dan cita-cita untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pendidikan bukan lembaga penyedia tenaga kerja yang siap dipakai untuk kepentingan sistem kapitalis dan ideologi liberal yang tanpa kontrol.

Melihat kenyataan demikian, seharusnya pemerintah mampu memainkan peran advokasi dan pendampingan yang besar terhadap masyarakat. Privatisasi tidak bisa dipahami secara totaliter dalam arti seluruh sektor kehidupan publik dikendalikan secara masif oleh sektor swasta. Bahkan, harus dibuat garis demarkasi permanen untuk memilah mana saja sektor yang diprivatisasi dan mana saja yang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat.

Tertutupnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin akan sangat menghambat demokrasi dan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan (Surahmad, 2007). Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya bisa berperan secara maksimal terhadap dunia pendidikan, bukan menyerahkan sektor ini kepada pelaku-pelaku bisnis yang paradigmanya hanya mencari keuntungan dan akumulasi modal.

Bagaimanapun kita tidak akan mempraktekkan doktrin “invisible hand” yang menjadi tonggak kebangkitan liberalisme di masa lalu. Bukankah Jeremy Bentham (1789) saja sudah berusaha membatasi liberalisme hanya pada aspek pencapaian kebahagiaan? Begitu juga John Stuart Mill yang tidak bisa melepaskan diri dari adanya keharusan untuk membatasi kebebasan individu dalam ruang publik, meskipun senang menyebut dirinya sebagai utilitarian liberal.

Membatasi “privatisasi” di dunia pendidikan sangatlah perlu. Jika pendidikan menjadi bagian terpenting bagi masyarakat untuk belajar mengerti sejarah, kebudayaan dan bagaimana berupaya meningkatkan peradaban mereka sendiri, maka sangat naif menjadikan sektor ini sebagai lahan bisnis semata-mata. Aspek pemerataan dan peningkatan kualitas secara lebih luas menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya. Ide seperti bukan hal baru. Rawls (1971) yang berupaya mendekatkan liberalisme dengan teori keadilan sosial berpendapat bahwa, keadilan adalah kebaikan utama dari masyarakat dan tuntutannya harus dipenuhi sebelum kondisi kesejahteraan ekonomi menjadi relevan bagi kebijakan pemerintah.

Kalaupun harus berpikir secara utilitarian, maka pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang jika tidak diperhatikan secara serius maka akan mengancam masa depan kolektif bangsa Indonesia. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya. Kewajiban Pemerintahlah untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan’.

Sebagai warga yang masih punya semangat dan motivasi diri untuk maju dan sukses, kita memang harus gigih berjuang untuk menggapai cita dengan cara yang benar, apalagi bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain itu lebih baik. Kita akan mendapatkan sesuatu kalau kita juga melakukan sesuatu. Dunia universitas harus pluralistik dan dialogis, meskipun kadang-kadang polemik, kontroversi dan pertengkaran hidup berdampingan. Pendidikan bisa dikatakan berhasil apabila tidak ada keberpihakan dan dominasi terhadap warga negara. Kaya-miskin, pintar-bodoh semua sama dan punya hak untuk  mendapatkan pendidikan dan fasilitas (pelayanan), sehingga praksis dalam pendidikan dapat terwujud.

About sosiologiumm

Faqih Al Asy'ari

Posted on 12 Oktober 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: